MASIGNCLEAN102

Apa beda MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen?

Amandemen atau perubahan UUD 1945 mengakibatkan terjadinya perubahan pada MPR, sehingga timbullah perbedaan antara MPR sebelum perubahan dan MPR sesudah perubahan.
Apa saja itu, silahkan simak artikel ini.

MPR dan Perbedaannya Sebelum & Sesudah Perubahan

MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan Amandemen
MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen


MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga salah satu badan negara di Indonesia.

Adapun perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek yakni :

1. Kedudukan

Sebelum Amandemen : MPR adalah lembaga negara tertinggi
Sesudah Amandemen : MRP punya kedudukan yang sama dengan lembaga negara yang lain

2. Kewenangan

Sebelum : MPR punya kewenangan merubah, menetapkan UUD, GBHN, memilih presiden & wakil presiden, dan memberhentikan presiden & wakil presiden
Sesudah : MPR berwenang merubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden setelah terlebih dahulu melewati proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK)

3. Susunan

Sebelum : Anggota MPR dari seluruh anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan.
Sesudah : MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD hasil pemilu.


Kewenangan MPR

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 UUD, diundangkanlah UU No. 17 Tahun 2014.
Dalam pasal 4, dinyatakan bahwa kewenangan MPR antara lain :
  1. Menetapkan dan mengubah UUD
  2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil PEMILU
  3. Mengangkat wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan dalam masa jabatan
  4. Memilih wakil presiden apabila jabatan wakil presiden kosong dari 2 orang yang diusulkan presiden
  5. Memilih presiden dan wakil presiden apabila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan dalam masa jabatannya dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai peserta pemilu yang lalu yang memperoleh suara terbanyak 1 dan 2.

Tugas MPR

MPR juga memiliki tugas, yakni antara lain :
  1.  Memasyarakatkan atau mensosialisasikan ketetapan MPR
  2.  Memasyarakatkan atau mensosialisasikan UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika
  3.  Mengevaluasi sistem ketatanegaraan dan UUD 1945
  4.  Menampung aspirasi masyarakat dan daerah

 

Hak Anggota MPR

Para anggota MPR juga memiliki hak, yakni :
  1. Mengajukan usul perubahan UUD
  2. Menentukan sikap dan piliuhan dalan suatu pemilihan
  3. Hak memilih dan dipilih
  4. Hak imunitas(hak kekebalan) yakni hak untuk tidak dapat dituntut karena ucapan yang dilakukan oleh anggota MPR baik didalam dan diluar sidang sepanjang dalam melaksanakan tugas sebagai anggota MPR
  5. Hak membela diri
  6. Hak keuangan dan protokoler
Di dalam MPR dibentuk Fraksi dan Kelompok Anggota MPR.
Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR berdasarkan konfigurasi partai politik yang ada di MPR.
Kelompok Anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang berasal dari DPD.

Nah, itu dia materi yang saya peroleh dari kelas perkuliahan HTN.
Artikel ini ditulis selain bertujuan agar penulis(admin) lebih ingat dengan pelajaran, juga siapa tahu berguna bagi orang lain yang membutuhkan.

Sekian artikel kali ini, semoga bermanfaat ya.

Salam, Pubiway 😀

Share This :
Pubiway Edwin

Seorang anak kecil yang suka main internet

Berilah komentar secara wajar, baik dan benar.